Rumah Susun Sederhana Solusi Jitu Problem Kependudukan

Masalah kependudukan mungkin sudah menjadi problematika harian bagi Pemda DKI Jakarta, tak terkecuali problem perumahan penduduk di ibukota. Berangkat dari tidak seimbangnya antara angka kependudukan yang meningkat tajam dan lahan untuk tempat tinggal, serta semaraknya perumahan rakyat yang tidak layak tinggal, maka proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) oleh Pemda DKI merupakan langkah yang tepat. Langkah sejenis berupa peremajaan beberapa Rusun yang selama ini terbengkalai juga sangat penting agar proses penaatan rumah rakyat berjalan semestinya.

Wacana tentang pembangunan Rusun memang sudah lama, mengingat angka penduduk yang tinggi dan terbatasnya areal/lahan untuk perumahan rakyat di daerah Jakarta ini. Hal ini lah yang menjadikan salahsatu proyek yang harus segera dilakukan. Namun faktor keterdesakan akan kebutuhan Rusun tersebut jangan sampai mengabaikan faktor-faktor penting lainnya, seperti kestabilan struktur tanah, dan fasilitas rumah yang cukup selayaknya sebuah tempat tinggal.

Hal penting lainnya adalah siapa sasaran penghuni untuk Rusun tersebut?. Menurut saya, berawal dari adanya perumahan yang kurang layak tinggal serta kekumuhan yang merajalela di sekitar wilayah Jakarta, maka baiknya proyek pembangunan ini diprioritaskan untuk rakyat dengan ekonomi kecil. Oleh karena itu, biaya sewa serta fasilitas yang dipenuhi pun mungkin dibuat sesederhana mungkin. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan suatu Rusun dibangun untuk kalangan menengah ke atas, tentunya juga diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang representatif.

Sedangkan tentang kriteria pengguna Rusun, saya kira perlu disederhanakan agar proses registrasi dan penggunaan Rusun bisa seefektif mungkin dan bisa segera diwujudkan. Sebagaimana kriteria yang pernah saya baca untuk pengguna Rusun adalah masyarakat yang terkena pembebasan tanah untuk Rusun, berpenghasilan rendah dan belum punya rumah sendiri, memiliki KTP DKI dan Kartu Keluarga, sanggup membayar sewa, dan menaati ketetapan jumlah penghuni. Saya melihat persyaratan untuk harus memiliki KTP DKI dan memiliki Kartu Keluarga itu perlu ditiadakan. Hal ini mengingat seorang pekerja atau karyawan yang ada di instansi/perusahaan Jakarta, belum tentu berdomisi di Jakarta pula.

Yang penting, siapapun yang akan menghuni di Rusun tersebut harus memiliki identitas yang jelas. Sedangkan harus memiliki KTP Jakarta adalah suatu keharusan di kemudian hari setelah menghuni Rusun tersebut. Termasuk tentang status nikah, apakah menjadi suatu keharusan harus menikah dulu bagi yang ingin menghuni? Karena saya pikir, siapapun berhak untuk tinggal di suatu Rusun meskipun statusnya tidak menikah. Ini berbeda dengan skala prioritas. Kalau prioritas, mungkin masih bisa diterima karena prioritas bukanlah persyaratan awal yang harus dipenuhi untuk menjadi penghuni Rusun tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terjangkaunya harga sewa Rumah Susun tersebut. Untuk sasaran masyarakat dengan penghasilan yang rendah, maka angka nominal untuk sewa Rusun diharapkan tidak lebih dari angka 500 ribu per bulan. Sebagian dari mereka bahkan melihat angka nominal tersebut sudah cukup tinggi. Hal ini tentunya terkait dengan keseimbangan antara daya beli konsumen/masyarakat dan pendapatannya. Masyarakat sudah barang tentu akan memperhitungkan segala sesuatunya dalam rangka menjaga roda hidup terus berjalan. Di sisi lain, meskipun dengan angka nominal tersebut, diharapkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam sebuah Rusun cukup memadai, seperti KCK dan lainnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pihak pemerintah, dalam hal ini Pemda DKI Jakarta bisa melaksanakan proyek pembangunan ini tanpa merugikan pihak manapun juga. Dengan kata lain, semua prosedurnya telah diikuti dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saya yakin, jika program pembangunan rumah susun dibangun dengan dasar dan prosedur yang sebenarnya maka hal ini bisa menjadi salah satu solusi dalam problem kependudukan masa kini, khususnya di Ibukota Negara.

---------------------------
Sebenarnya objek tulisan ini bukan "ladang-ku", tapi karena permintaan temen jadi ya boleh lah, sekali2 nulis tentang kependudukan he2 ..