Catatan Pribadi atas Situasi Bangsa Terkini
Oleh: A. Maulana
# Jokowi, Megawati dan Presiden RI
Jokowi dan Megawati merupakan 2 tokoh negeri ini yg sering dikaitkan dalam politik dan kepartaian. Yang satu dianggap rajanya partai, yg satunya dianggap pesuruh atau petugasnya. Padahal, yg dianggap petugasnya itu seorang presiden, raja sebenarnya di republik ini. Betulkah Jokowi itu petugas partai dan tunduk dengan Megawati? Sepertinya ini bahasa baru dlm politik kita sejak awal Pilpres 2014 dan cenderung berlebihan klo dinisbatkan pada Presiden. Faktanya, Jokowi tidak masuk dalam struktur kepengurusan PDIP, dan juga tidak ada bukti real keputusan yg diputuskan seorang Presiden Jokowi merupakan titah atau instruksi langsung sang Mega. Jadi yg ada adalah dugaan, kemungkinan dan opini massa. Dan opini itu wajar2 saja. Kecenderungannya, kini Presiden mencoba melepaskan diri dari politik kepartaian. Sang Mega dan elit PDIP pun beberapa bulan ini menuduh ada pihak2 di Istana yg sengaja menggiring presiden utk keluar dari kepentingan (kelompok) partai politik tertentu. Tapi jika ada pertimbangan atau masukan dari seorang Mega kepada Jokowi adalah sesuatu yg lumrah. Karena memang sang presiden tumbuh dan berkembang menjadi tokoh di negeri ini merupakan bagian dari kompromi politik partai2 penyokongnya, terutama PDIP. Yg jelas, Jokowi itu (de facto) presidennya semua orang Indonesia, bukan massa atau kelompok tertentu, apalagi seorang petugas.
# Megawati, Demokrasi dan Kaderisasi
Megawati, anak pertama dari presiden pertama RI, Ir Soekarno. Tumbuh, berkembang dan dewasa dalam masa demokrasi dari jaman perjuangan, orde lama, orde baru, reformasi dan sekarang. Penggemblengan politik dari lingkungan dan keluarganya menjadi bekal karirnya. Luar biasa, karir politiknya begitu top, jadi ketua PDI, lalu berubah PDIP dan mengawaki dari tahun 1999 sampai sekarang, posisinya tidak pernah tergusur. Bahkan, pernah jadi RI-2 dan RI-1 juga. Tapi masalah kaderisasi di internal partai sepertinya nomor kesekian. Keseimbangan dalam memainkan peran politik elit memang perlu, dan dirinya sampai sekarang memang begitu di-"tua"-kan dan dihormati, tapi keseimbangan generasi dalam internal partai juga perlu. Beberapa kader yg cukup vokal terbukti terlempar dari kepengurusan. Itu hak seorang pimpinan partai, tp melemahkan kaderisasi dan cara berdemokrasi yang bijak sepertinya bisa jadi awal yg kurang baik utk eksistensi partai ke depan, minimal penurunan suara pemilu. Prediksi, 2019 PDIP turun suaranya. Tapi relatif stabil karena faktor eksternal, yaitu konflik sejumlah partai tertentu.
# Indonesia, Islam dan Konflik Yaman
Indonesia dan Yaman, merupakan dua negeri yg mayoritas berpenduduk Islam. Terlepas dari aliran2 yg ada (Sunni atau Syiah), keduanya sbg sebuah negeri punya hak berdaulat dan berbangsa, yg mempunyai mayoritas penduduk dengan keyakinan yg sama (Islam). Bedanya, Indonesia dlm kondisi relatif damai, Yaman dlm kondisi relatif berkonflik. Konflik yg muncul dari usaha pemberontakan keleompok tertentu (sebagian menyebutnya kelompok Houthi) kepada pemerintah Yaman (Presiden Abd Mansour Hadi) dan melakukan ekspansi penguasaan wilayah. Hal yg patut diperhatikan, konflik internal negara mereka dicampuri dengan kekuatan Arab Saudi dan koalisinya. Sejumlah pihak melihat ada kepentingan tersendiri bg Arab Saudi atas intervensi ini, bukan sekedar solidaritas sesama negara Arab. Berbeda dg Arab Saudi, Iran, Pakistan dan sejumlah negara di jazirah arab dan lainnya cenderung netral dan tidak melakukan intervensi konflik internal negara Yaman. Mereka yg netral melihat konflik internal mereka harus diselesaikan pemerintah Yaman sendiri dengan damai. Dalam kondisi ini, saya mendukung posisi Indonesia juga dalam status tidak melakukan intervensi dalam konflik internal negara tertentu, termasuk Yaman dan lebih mendorong utk melakukan langkah pro aktif penyelesaian secara damai kepada pihak2 yg bertikai.
# Kapolri, Kepemimpinan dan Politik
Sudah beberapa bulan ini kepolisian Indonesia tanpa sang pemimpin sebenarnya (definitif). Ya Kapolri belum ada, dan masih berproses dalam pengajuan dan seleksi di DPR. Kondisi seperti ini memang tidak bagus dalam sebuah organisasi sebesar Polri yg mempunyai tupoksi, jumlah anggota dan dislokasi organisasi yang menyebar menyeluruh di seluruh negeri ini. Kepemimpinan kosong memungkinkan tidak adanya putusan yg kuat dan begitu mudah diguncang dalam gelombang konflik, baik dari luar maupun dalam (termasuk angkatan). Tapi masalah ini memang didominasi politik, bukan tidak adanya figur yg cukup dan cakap menjadi pemimpin Polri. Setelah Budi Gunawan (BG) resmi ditarik karena pertimbangan berbagai hal (politik, moral dll), kini sudah diajukan calon baru (Badrotin Haiti/BH) dan Kamis ini (16/4), BH akan menjalani uji kelayakan calon Kapolri di komisi III DPR, yg kemudian di rapat paripurnakan utk dimintai persetujuan seluruh anggota DPR. Kita berharap, BH merupakan figur yg pas utk memimpin polri ini. Lulus dari fit and proper test serta mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat, termasuk DPR utk segera mengiri posisi Polri-1 di negeri ini.
# April, Persandian dan Indonesia
Bulan April ini merupakan bulan "resepsi" persandian, juga sekaligus bulan "refleksi" persandian. Ya, persandian Indonesia yg diformalkan dalam bentuk organisasi dibentuk pada tgl 4 April 1946, atau kurang lebih beberapa bulan pasca kemerdekaan dan masih dalam perjuangan kemerdekaan RI. Awalnya dalam bentuk Dinas Code di bawah departemen pertahanan, kemudian berubah jadi Bagian Code KP-V, Jawatan Sandi, lalu Lembaga Sandi Negara sampai sekarang. Umur 69 tahun "persandian RI" memang sudah cukup tua, dan mengalami pengalaman yg cukup banyak dalam berkontribusi utk perjuangan RI, seperti KMB, perjanjian renville dan operasi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Tantangannya skarang cukup berat, menyeimbangkan teknik persandian modern sesuai dengan perkembangan jaman sekarang ini, yg cenderung berbasis digital (siber) serta menjaga dan mengembangkan ilmu kriptografi melalui perangkat2 yg ada.
# Ujian Nasional (UN), Rahasia Negara dan Modal Bangsa
UN merupakan program pemerintah dlm hal utk mengevaluasi hasil pendidikan dasar/menengah secara nasional sekaligus utk pemenuhan mutu pendidikan dengan standar tertentu. Program ini berdasar pd UU nomor 20 tahun 2003 sbg langkah pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Saking pentingnya program ini, kemudian soal2nya masuk dalam kategori rahasia negara dan jika bocor, maka pelakunya bisa dipidana dengan aturan KUHP dan UU KIP. Hal yg lebih krusial, UN bisa dimaknai sebagai bagian dari rangkaian panjang pendidikan (akademik dan karakter) generasi bangsa yang harus dikerjakan dengan integritas, kejujuran dan kecakapan yg baik oleh para siswa. Para siswa yang lulus dengan UN baik, bukan jaminan sebuah kesuksesan masa depan, tp mengawali masa depan pendidikan dan bangsa dengan modal yg baik. Ketika modal itu bisa dikelola dengan baik, maka keyakinan akan masa depan bangsa yang baik pun besar adanya. Jadi mari kita dukung UN dengan segala kemampuan yg ada. Semoga terbangun generasi2 yg prospektif dan produktif utk masa depan bangsa yang lebih baik.
Catatan singkat sebelumnya ...
# Olga dan Bermasyarakat
Alm. Olga, sang artis (komedian) berpulang dlm usia muda. Pro kontra aksinya saat berakting selalu mewarnai dunia hiburan. Kepulangannya mmg terasa cepat dlm usianya, dan sbgian masyarakat begitu khilangan. Hal yg bs mnjadi plajaran positif adalah gerak juangnya utk mmbangun diri dan keluarganya. Bgitu indah jika kita bs mnyenangkan keluarga dan lingkungan terdekat kita. Catatan pribadi, mari mngambil sisi positif siapapun, kapanpun, dmnapun utk kbaikan diri dan sesama.
# Ekonomi dan Kehidupan
Sy bukan ekonom, tp ijinkan berpendapat. Ekonomi kerakyatan yg dicitakan utk skrg mmg jauh dr harapan. Stabilitas harga yg skrg labil mnjadi pertanda. Bbrapa item naik. Sbgian masyrakat menuduh pemerintah tdk becus mengurus ini, sbgian lain blm berkomentar lbh jauh. Ekonomi mmg sensitif, ini lah slahsatu sektor khidupan yg real. Ekonom mlihat pemerintah terlalu asyik dlm jgka panjang, sperti infrastruktur dll tp jangka pendek kurang tergarap, pdhal ini sgt pnting jdi perhatian masyrakat atas kinerja pmerintahan baru.
Catatan sy, pemerintah perlu mereview kbijakan dan manajemen ekonomi bangsa yg mngarah pd stabilitas harga d pasaran dan ttap mnjaga keuangan negara stabil.
# Angket DPRD DKI dan Ahok
Perseteruan Gub DKI dan DPRD ckup menarik. Proses hukum dan politik jg berjalan. Terbaru, hasil angket dprd dki memutuskan sang DKI-1 melanggar etika dan uu pemda. Etika terkait ucapan2 nya yg dinilai kasar, uu pemda terkait pengajuan apbd dki 2015 yg dnilai tnpa persetujuan dprd.
Catatan pribadi, secara poltik Ahok sgt lemah di dprd, selain sudah kluar dr garis partai jg cnderung frontal dlm komunikasi politik dg legislatif . Tp disisi lain, msh ckup kuat didukung masyarakat scra umum krena track record yg bersih, kuat dlm lgkah pmberantasan pemborosan anggaran dan korupsi, trmasuk mmbuka kedok dana siluman pengadaan ups.
-- Last updated, Ragunan, Kamis (16/4/2015)
# Jokowi, Megawati dan Presiden RI
Jokowi dan Megawati merupakan 2 tokoh negeri ini yg sering dikaitkan dalam politik dan kepartaian. Yang satu dianggap rajanya partai, yg satunya dianggap pesuruh atau petugasnya. Padahal, yg dianggap petugasnya itu seorang presiden, raja sebenarnya di republik ini. Betulkah Jokowi itu petugas partai dan tunduk dengan Megawati? Sepertinya ini bahasa baru dlm politik kita sejak awal Pilpres 2014 dan cenderung berlebihan klo dinisbatkan pada Presiden. Faktanya, Jokowi tidak masuk dalam struktur kepengurusan PDIP, dan juga tidak ada bukti real keputusan yg diputuskan seorang Presiden Jokowi merupakan titah atau instruksi langsung sang Mega. Jadi yg ada adalah dugaan, kemungkinan dan opini massa. Dan opini itu wajar2 saja. Kecenderungannya, kini Presiden mencoba melepaskan diri dari politik kepartaian. Sang Mega dan elit PDIP pun beberapa bulan ini menuduh ada pihak2 di Istana yg sengaja menggiring presiden utk keluar dari kepentingan (kelompok) partai politik tertentu. Tapi jika ada pertimbangan atau masukan dari seorang Mega kepada Jokowi adalah sesuatu yg lumrah. Karena memang sang presiden tumbuh dan berkembang menjadi tokoh di negeri ini merupakan bagian dari kompromi politik partai2 penyokongnya, terutama PDIP. Yg jelas, Jokowi itu (de facto) presidennya semua orang Indonesia, bukan massa atau kelompok tertentu, apalagi seorang petugas.
# Megawati, Demokrasi dan Kaderisasi
Megawati, anak pertama dari presiden pertama RI, Ir Soekarno. Tumbuh, berkembang dan dewasa dalam masa demokrasi dari jaman perjuangan, orde lama, orde baru, reformasi dan sekarang. Penggemblengan politik dari lingkungan dan keluarganya menjadi bekal karirnya. Luar biasa, karir politiknya begitu top, jadi ketua PDI, lalu berubah PDIP dan mengawaki dari tahun 1999 sampai sekarang, posisinya tidak pernah tergusur. Bahkan, pernah jadi RI-2 dan RI-1 juga. Tapi masalah kaderisasi di internal partai sepertinya nomor kesekian. Keseimbangan dalam memainkan peran politik elit memang perlu, dan dirinya sampai sekarang memang begitu di-"tua"-kan dan dihormati, tapi keseimbangan generasi dalam internal partai juga perlu. Beberapa kader yg cukup vokal terbukti terlempar dari kepengurusan. Itu hak seorang pimpinan partai, tp melemahkan kaderisasi dan cara berdemokrasi yang bijak sepertinya bisa jadi awal yg kurang baik utk eksistensi partai ke depan, minimal penurunan suara pemilu. Prediksi, 2019 PDIP turun suaranya. Tapi relatif stabil karena faktor eksternal, yaitu konflik sejumlah partai tertentu.
# Indonesia, Islam dan Konflik Yaman
Indonesia dan Yaman, merupakan dua negeri yg mayoritas berpenduduk Islam. Terlepas dari aliran2 yg ada (Sunni atau Syiah), keduanya sbg sebuah negeri punya hak berdaulat dan berbangsa, yg mempunyai mayoritas penduduk dengan keyakinan yg sama (Islam). Bedanya, Indonesia dlm kondisi relatif damai, Yaman dlm kondisi relatif berkonflik. Konflik yg muncul dari usaha pemberontakan keleompok tertentu (sebagian menyebutnya kelompok Houthi) kepada pemerintah Yaman (Presiden Abd Mansour Hadi) dan melakukan ekspansi penguasaan wilayah. Hal yg patut diperhatikan, konflik internal negara mereka dicampuri dengan kekuatan Arab Saudi dan koalisinya. Sejumlah pihak melihat ada kepentingan tersendiri bg Arab Saudi atas intervensi ini, bukan sekedar solidaritas sesama negara Arab. Berbeda dg Arab Saudi, Iran, Pakistan dan sejumlah negara di jazirah arab dan lainnya cenderung netral dan tidak melakukan intervensi konflik internal negara Yaman. Mereka yg netral melihat konflik internal mereka harus diselesaikan pemerintah Yaman sendiri dengan damai. Dalam kondisi ini, saya mendukung posisi Indonesia juga dalam status tidak melakukan intervensi dalam konflik internal negara tertentu, termasuk Yaman dan lebih mendorong utk melakukan langkah pro aktif penyelesaian secara damai kepada pihak2 yg bertikai.
# Kapolri, Kepemimpinan dan Politik
Sudah beberapa bulan ini kepolisian Indonesia tanpa sang pemimpin sebenarnya (definitif). Ya Kapolri belum ada, dan masih berproses dalam pengajuan dan seleksi di DPR. Kondisi seperti ini memang tidak bagus dalam sebuah organisasi sebesar Polri yg mempunyai tupoksi, jumlah anggota dan dislokasi organisasi yang menyebar menyeluruh di seluruh negeri ini. Kepemimpinan kosong memungkinkan tidak adanya putusan yg kuat dan begitu mudah diguncang dalam gelombang konflik, baik dari luar maupun dalam (termasuk angkatan). Tapi masalah ini memang didominasi politik, bukan tidak adanya figur yg cukup dan cakap menjadi pemimpin Polri. Setelah Budi Gunawan (BG) resmi ditarik karena pertimbangan berbagai hal (politik, moral dll), kini sudah diajukan calon baru (Badrotin Haiti/BH) dan Kamis ini (16/4), BH akan menjalani uji kelayakan calon Kapolri di komisi III DPR, yg kemudian di rapat paripurnakan utk dimintai persetujuan seluruh anggota DPR. Kita berharap, BH merupakan figur yg pas utk memimpin polri ini. Lulus dari fit and proper test serta mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat, termasuk DPR utk segera mengiri posisi Polri-1 di negeri ini.
# April, Persandian dan Indonesia
Bulan April ini merupakan bulan "resepsi" persandian, juga sekaligus bulan "refleksi" persandian. Ya, persandian Indonesia yg diformalkan dalam bentuk organisasi dibentuk pada tgl 4 April 1946, atau kurang lebih beberapa bulan pasca kemerdekaan dan masih dalam perjuangan kemerdekaan RI. Awalnya dalam bentuk Dinas Code di bawah departemen pertahanan, kemudian berubah jadi Bagian Code KP-V, Jawatan Sandi, lalu Lembaga Sandi Negara sampai sekarang. Umur 69 tahun "persandian RI" memang sudah cukup tua, dan mengalami pengalaman yg cukup banyak dalam berkontribusi utk perjuangan RI, seperti KMB, perjanjian renville dan operasi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Tantangannya skarang cukup berat, menyeimbangkan teknik persandian modern sesuai dengan perkembangan jaman sekarang ini, yg cenderung berbasis digital (siber) serta menjaga dan mengembangkan ilmu kriptografi melalui perangkat2 yg ada.
# Ujian Nasional (UN), Rahasia Negara dan Modal Bangsa
UN merupakan program pemerintah dlm hal utk mengevaluasi hasil pendidikan dasar/menengah secara nasional sekaligus utk pemenuhan mutu pendidikan dengan standar tertentu. Program ini berdasar pd UU nomor 20 tahun 2003 sbg langkah pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Saking pentingnya program ini, kemudian soal2nya masuk dalam kategori rahasia negara dan jika bocor, maka pelakunya bisa dipidana dengan aturan KUHP dan UU KIP. Hal yg lebih krusial, UN bisa dimaknai sebagai bagian dari rangkaian panjang pendidikan (akademik dan karakter) generasi bangsa yang harus dikerjakan dengan integritas, kejujuran dan kecakapan yg baik oleh para siswa. Para siswa yang lulus dengan UN baik, bukan jaminan sebuah kesuksesan masa depan, tp mengawali masa depan pendidikan dan bangsa dengan modal yg baik. Ketika modal itu bisa dikelola dengan baik, maka keyakinan akan masa depan bangsa yang baik pun besar adanya. Jadi mari kita dukung UN dengan segala kemampuan yg ada. Semoga terbangun generasi2 yg prospektif dan produktif utk masa depan bangsa yang lebih baik.
Catatan singkat sebelumnya ...
# Olga dan Bermasyarakat
Alm. Olga, sang artis (komedian) berpulang dlm usia muda. Pro kontra aksinya saat berakting selalu mewarnai dunia hiburan. Kepulangannya mmg terasa cepat dlm usianya, dan sbgian masyarakat begitu khilangan. Hal yg bs mnjadi plajaran positif adalah gerak juangnya utk mmbangun diri dan keluarganya. Bgitu indah jika kita bs mnyenangkan keluarga dan lingkungan terdekat kita. Catatan pribadi, mari mngambil sisi positif siapapun, kapanpun, dmnapun utk kbaikan diri dan sesama.
# Ekonomi dan Kehidupan
Sy bukan ekonom, tp ijinkan berpendapat. Ekonomi kerakyatan yg dicitakan utk skrg mmg jauh dr harapan. Stabilitas harga yg skrg labil mnjadi pertanda. Bbrapa item naik. Sbgian masyrakat menuduh pemerintah tdk becus mengurus ini, sbgian lain blm berkomentar lbh jauh. Ekonomi mmg sensitif, ini lah slahsatu sektor khidupan yg real. Ekonom mlihat pemerintah terlalu asyik dlm jgka panjang, sperti infrastruktur dll tp jangka pendek kurang tergarap, pdhal ini sgt pnting jdi perhatian masyrakat atas kinerja pmerintahan baru.
Catatan sy, pemerintah perlu mereview kbijakan dan manajemen ekonomi bangsa yg mngarah pd stabilitas harga d pasaran dan ttap mnjaga keuangan negara stabil.
# Angket DPRD DKI dan Ahok
Perseteruan Gub DKI dan DPRD ckup menarik. Proses hukum dan politik jg berjalan. Terbaru, hasil angket dprd dki memutuskan sang DKI-1 melanggar etika dan uu pemda. Etika terkait ucapan2 nya yg dinilai kasar, uu pemda terkait pengajuan apbd dki 2015 yg dnilai tnpa persetujuan dprd.
Catatan pribadi, secara poltik Ahok sgt lemah di dprd, selain sudah kluar dr garis partai jg cnderung frontal dlm komunikasi politik dg legislatif . Tp disisi lain, msh ckup kuat didukung masyarakat scra umum krena track record yg bersih, kuat dlm lgkah pmberantasan pemborosan anggaran dan korupsi, trmasuk mmbuka kedok dana siluman pengadaan ups.
-- Last updated, Ragunan, Kamis (16/4/2015)
Dikirim oleh Taruna pada pukul
3:51 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home